opini

Oleh : MR Litiloly

Ketika kita berbicara bagaimana kekuatan politik masyarakat jawa tentu sangat beragam dan aneh, adalah kerena masyarakat jawa dalam persoalan kekuatan adalah masyarakat yang kuat dari dahulunya terutama dalam kekuatan politik.

Kita tahu bagaimana kekuatan politik majapahit dan bagaimana dengan Singosari, Gajah Mada dan kekuasaan Kartanegara kekuatan politik Tradisional Hemengkobowono Sampai sekarang, dan bagaimana para kiyai mampu mempengaruhi rakyat aceh lewat kharisma yang di milikinya.

Namun yang jelas intrik politik jawa dari dahulu tidak beda dengan sekarang yang menjadi. Untuk kita ketahui ternyata hanya seperlima orang yang berada di luar pulau jawa mengisi post pemerintahan starategis, pejabat Starategis dari mulai presiden sampai menteri adalah orang jawa yang mengisi pos pemerintahan tersebut, Artinya adalah orang jawa  sangat bijak  dalam menjalankan peta starategi politik, hanya sedikit dari Sumatera dari Kalimantan, dari Sulawesi dan Irian Jaya yang berhasil duduk di bangku kekuasaan.

Kehadiran mereka pertama kali ke Pulau Buru justru menjadi tonggak awal bagaimana daerah ini berkembang dengan proses asimilasi warga pribumi dengan pendatang. Terutama sejak Pulau Buru dijadikan salah satu kawasan tujuan Transmigrasi dari orang-orang Jawa, baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat / Sunda. Secara perlahan, kehadiran warga transmigran dari Jawa membawa perubahan besar dalam pola dan tatanan kehidupan warga masyakat Pulau Buru.

Dengan ciri khas keahlian orang Jawa yang bercocok tanam (bertani), daerah Maluku terutama Pulau Buru yang semula mengandalkan sagu sebagai bahan makanan pokok mulai beralih ke nasi. Kawasan pertanian yang dihuni warga transmigran berada di Kecamatan Waeapo, sekitar satu jam perjalanan dari ibu kota Kabupaten Buru yaitu Namlea, terbagi dalam sub-sub yang disebut dengan Unit. Berbeda dengan daerah transmigrasi di Indonesia lainnya yang lebih dikenal dengan sebutan SP (Satuan Pemukiman, red).

dari tahun 1965 sampai pulau Buru memiliki otonominya sendiri sebagai kabupaten selama 16  tahun tradisi orang jawa yang berada pada lembah waeapo masih tetap sama dengan terus bertahan hidup dengan cara memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Hal tersebut seakan  menjadi dinding besar yang menyebabkan masarakat jawa di waeapo tidak serta merta terkooptasi dengan hiruk pikuk momentum pilkada.

Perawatan tanaman dan pemeliharaan ternak yang memerlukan perhatian serius telah menyita waktu mereka, aktifitas yang lebih banyak menguras tenaga dan waktu memposisikan mereka pada tempat yang jauh dari ekskalasi atsmosfir politik praktis terkhusunya pilkada pada 2017 mendatang.

Meskipun secara fakta empiris kedudukan masarakata jawa yang berdomisili di kabupaten Buru jarang menduduki jabatan jabatan strategis didaerah, tetapi kedudukan masarakat jawa yang berada dilembah waeapo memiliki nilai dan peran yang sangat berarti terhadap tatanan politik  baik bagi kabupaten buru sendiri maupun provinsi maluku.

Kesungguhan para petani waeapo dalam  bercocok tanam terkhususnya pada komoditi padi sawah secara tidak langsung berimplikasi terhadap perkembangan daerah. Kemampuan mereka dalam mentransformasikan lembah yang penuh dengan hutan dan rerumputan menjadi taman syurga dalam menarik perhatian sehingga mendatangkan dua Presiden (SBY dan Jokowi) pada tahun yang berbeda secara tidak langsung memaksakan pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kesejhatraan mereka dalam aktifita bertani yang telah berjasa menjadikan pulau Buru sebagai salah satu aikon yang terkenal di kanca Nasional sebagai daerah lumbung padi.

Opini

Tidak  adanya agresifitas dalam memperubutkan kedudukan strategis pada kedudukan pemerintahan telah menimbulkan sebuah hipotesa bagi penulis sesungguhnya karakterisitik politik orang jawa dilembah waeapo secara khas memberikan tekanan dan pertanda pada pemusatan kekuasaan dan bukan pada perbuatan yang memperlihatkan pemakaian atau pengunaanya. Dengan tidak menjadikan stratifikasi sosial sebagai tolak ukur mereka tetap mampu mendudukan posisi mereka sebagai kelompok yang memiliki kekuatan politik dan diperhitungkan  dalam menunjang perkembangan dan pembangunan daerah.